MEDAN - Gerakan Mahasiswa Sumut Bersuara kembali turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan penting, kali ini di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), dalam aksi damai yang digelar untuk kedua kalinya. Aksi yang diwarnai dengan orasi dan berbagai tuntutan ini juga berhasil menarik perhatian banyak pihak, meskipun sempat diwarnai ketegangan, Jumat (29/8/2025).
Ilham, selaku Koordinator Aksi, dan Zaki, Koordinator Lapangan, mengawal jalannya aksi yang berlangsung setelah Ba'da Jum'at. Mereka dengan tegas menyerukan sejumlah isu yang dianggap krusial bagi masyarakat Sumut dan Indonesia secara keseluruhan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pencabutan tunjangan "pantastik" bagi anggota DPRD, yang dianggap tidak adil di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Zaki, dalam orasinya, berusaha memanggil Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, untuk hadir dan mendengarkan tuntutan para mahasiswa. Namun, meskipun beberapa kali dipanggil, Ketua DPRD tidak tampak di lokasi, dan tak ada respons dari pihak gedung legislatif.
"Kami Gerakan Mahasiswa Bersuara Sumatera Utara menolak dan Meminta peninjauan kembali terhadap tunjangan DPR yang tak ada otak, " tegas orator.
Beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi damai tersebut antara lain:
1.Penolakan terhadap konsesi PT Toba Pulp Lestari (PTTPL) di Desa Natingir, Kabupaten Toba.
2.Peninjauan kembali tunjangan DPR yang dianggap tidak tepat sasaran.
3.Pemerintah diminta untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4.Penolakan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS.
5.Mendesak pemerintahan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
6.Penolakan terhadap penulisan ulang sejarah yang dianggap kontroversial.
7.Mendesak evaluasi terhadap Kapolda beserta jajaran yang dianggap represif terhadap masyarakat.
8.Tuntutan pengesahan UU Perbatasan Uang Wakartal yang sudah empat tahun terabaikan.
Tuntutan tersebut menggema di sekitar Gedung DPRD Sumut, namun situasi semakin memanas ketika ribuan massa aksi dari berbagai elemen lainnya mulai berdatangan, masing-masing dengan agenda dan isu yang berbeda.
Aksi spontan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi, membuat petugas keamanan harus turun tangan untuk mencegah terjadinya kericuhan. Kondisi menjadi semakin tidak kondusif dan pihak Gerakan Mahasiswa Sumut Bersuara pun memutuskan untuk mengalihkan posisi mereka, bergerak menjauhi Gedung DPRD demi menjaga keselamatan peserta aksi.
Ketegangan yang sempat terjadi ini menjadi bukti bahwa, meskipun aksi damai menjadi saluran penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, pengelolaan dan pengawalan aksi yang baik tetap menjadi kunci agar tujuan yang ingin dicapai tidak tercoreng oleh ketidakstabilan situasi.
