JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan komitmen kuat untuk membangun Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang bersih dan berintegritas. Langkah konkret diambil melalui audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/10/2025).
Dalam pertemuan strategis ini, Gus Irfan menyerahkan 200 nama calon pejabat Kemenhaj kepada KPK untuk menjalani proses penelusuran profil. Tujuannya jelas: memastikan setiap individu yang bergabung memiliki rekam jejak bersih dan dedikasi penuh pada integritas, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian baru ini hadir dengan wajah yang transparan dan akuntabel.
“Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan, ” ujar Gus Irfan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2025).
Ratusan nama yang diserahkan ini merupakan gabungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama dan tenaga dari Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Gus Irfan juga secara tegas meminta pendampingan KPK dalam seluruh lini proses bisnis penyelenggaraan haji.
“Kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari Presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, ” beber Gus Irfan.
Lebih jauh, Kemenhaj mengusulkan kolaborasi strategis dengan KPK yang meliputi penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola yang baik, hingga pengawalan pada area-area krusial seperti kuota, layanan jamaah, manajemen belanja, dan pengelolaan anggaran.
“Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi, ” tegas Gus Irfan.
Menyambut baik inisiatif ini, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyatakan dukungan penuh KPK terhadap penguatan tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.
“KPK berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan. Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah, ” ungkap Cahya.
Cahya menambahkan, KPK akan memberikan pembekalan komprehensif kepada seluruh pejabat Kemenhaj, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah haji, guna senantiasa mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah negara.
“Dalam waktu dekat juga nanti akan ada pembekalan-pembekalan, sosialisasi, kepada tim dari Pak Menteri supaya juga terus diingatkan, khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaannya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah, ” jelasnya. (PERS)
