Banyuwangi Barat – Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat melakukan sosisalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sharing Agroforestry Kopi dalam Kawasan Hutan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) lingkup Perhutani BKPH Kalisetail di Petak 49b RPH Sidomulyo BKPH Kalisetail, pada Minggu (04/10/2025).
Kepala Perhutani (Administratur) KPH Banyuwangi Barat melalui Wakil Administratur, Indra Gunawan mengatakan bahwa semua kegiatan dalam kawasan hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena terdapat kewajiban untuk pembayaran PNBP dan aturan pelaksanaan agroforestry.
“Untuk itu semua pemanfaatan kawasan hutan untuk agroforestry termasuk tanaman kopi harus dikemas dalam perjanjian kerjasama yang didalamnya diatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga ada kepastian hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan sesuai kaidah-kaidah yang disepakati, ” terang Indra.
“Pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Perlindungan, tidak boleh ada lagi penanaman kopi baru, deliniasi pemanfaatan kawasan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kopi & selanjutnya susun Rencana Teknik Tahunan (RTT) & Perjanjian Kerjasama, ” kata Muklisin.
“Pada Kawasan Hutan Produksi dengan mekanisme dikerjasamakan, harus ada tanaman kehutanan, pembayaran PNBP dan pembayaran sharing ke Perhutani, ” pungkasnya.
Haji Juri selaku kordinator KTH mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam kegiatan agroforestry kopi yang berada dalam kawasan hutan yang selama ini dilakukan oleh kelompoknya.
“Kami sadar sepenuhnya bahwa yang kami kerjakan untuk kegiatan agroforestry tersebut adalah kawasan hutan milik Negara kelola Perhutani sehingga tentunya terdapat kewajiban kami untuk membayar PNBP dan sharing sesuai dengan aturan, ” kata H Juri.
“Yang paling penting bagi kami adalah kegiatan yang dilakukan adalah kepastian hukum dan kami tidak ingin melakukan kegiatan dalam kawasan hutan secara tidak sah atau illegal, prinsipnya adalah hutan lestari masyarakat sejahtera, ” ungkapnya.@Red.
