SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Kepemimpinan dan Integritas Kinerja

JAKARTA – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar laporan administratif, melainkan refleksi nyata dari tanggung jawab kementerian kepada publik. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, dalam webinar Roadmap Menuju Predikat SAKIP A.

Menurut Dalu Agung, akuntabilitas tidak cukup hanya dilihat dari laporan keuangan atau dokumen pertanggungjawaban anggaran. Yang lebih penting adalah substansi kinerja dan dampak nyata dari anggaran yang telah digunakan. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN harus direncanakan dengan matang dan dipertanggungjawabkan secara terukur.

"Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya sebuah kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Uangnya dipakai apa, buktinya seperti apa, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Itu yang harus dijawab, " ujar Dalu.

Ia menganalogikan instansi pemerintah sebagai sebuah sistem tubuh, di mana seluruh organ—dari pusat hingga daerah—harus berfungsi secara sinergis agar organisasi berjalan optimal. Kinerja satuan kerja tidak boleh terisolasi, melainkan harus terintegrasi dalam satu kesatuan sistem kinerja nasional yang akuntabel dan berdampak. Dalu juga menegaskan bahwa integritas dan pemahaman mendalam terhadap proses kinerja adalah fondasi utama dari implementasi SAKIP.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan implementasi SAKIP. Menurutnya, pemimpin yang aktif, hadir, dan bertanggung jawab di setiap proses organisasi akan membawa perubahan signifikan dalam budaya kerja.

Ia menyebut bahwa tantangan meraih predikat SAKIP A tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan komitmen kolektif dari seluruh elemen organisasi. Baginya, kepemimpinan bukan hanya sekadar jabatan struktural, tetapi sosok yang hadir sebagai panutan, pembimbing, dan pengawas.

“Kalau seorang pemimpin hanya duduk di belakang meja saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengawasan itu adalah tugas utama seorang pemimpin, ” tegas Pudji.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang aktif dan terbuka antara pimpinan dan bawahan, termasuk dengan mitra eksternal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi, menurutnya, sering kali menjadi akar permasalahan dalam pelaksanaan program dan bahkan bisa berdampak pada persoalan hukum.

Pudji menegaskan bahwa transformasi budaya kerja menuju SAKIP A harus dimulai dari komitmen pimpinan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja tersebut.

“Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat, ” ujar Sekjen ATR/BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, turut hadir sebagai narasumber dan memberikan pandangan strategis mengenai pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam mendukung capaian SAKIP yang optimal.

Webinar ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pegawai dari pusat hingga daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen kolektif menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.