PALOPO – Kehadiran Trisal Tahir, suami Wali Kota Palopo, dalam sebuah pertemuan resmi dengan Bappenas, Wakil Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup, dan jajaran pemerintah Kota Palopo menuai kritik tajam dari aktivis lokal, Reski Halim.
Reski Halim menyatakan bahwa kehadiran Trisal Tahir dalam forum tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur, karena yang bersangkutan tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan.
Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
“Trisal Tahir bukan pejabat, bukan siapa-siapa dalam struktur pemerintahan. Kehadirannya di forum resmi bersama Bappenas dan pejabat lainnya adalah bentuk pelecehan terhadap mekanisme birokrasi yang seharusnya berjalan. Ini menunjukkan adanya intervensi dari pihak non-pemerintah yang berpotensi merusak tatanan administrasi, ” kata Reski Halim.
Lebih lanjut, Reski Halim menyayangkan adanya perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dengan keluarga pejabat dalam akses ke forum-forum penting.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pemerintahan seharusnya dijalankan secara profesional, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan.
“Jika seorang warga biasa ingin berpartisipasi, jalurnya sangat sulit. Namun, suami wali kota bisa hadir di forum-forum penting. Ini menciptakan kesan bahwa Kota Palopo diperlakukan seperti ‘kerajaan kecil’ dan bukan milik publik.
Rakyat membayar pajak dan berhak mendapatkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bukan drama pribadi, ” tambahnya.
Reski Halim juga menyoroti potensi dampak negatif dari intervensi keluarga dalam pemerintahan. Menurutnya, hal ini bisa merusak tatanan birokrasi, melemahkan profesionalisme, dan menghambat kemajuan kota.
Ia mengultimatum Trisal Tahir untuk mundur dari urusan pemerintahan dan meminta agar segala proses administrasi dikembalikan pada jalur yang seharusnya.
“Jika ingin terlibat dalam pemerintahan, ada jalurnya yang sah. Ikutlah dalam kontestasi politik dan rebut jabatan secara resmi. Jangan hanya memanfaatkan status sebagai suami wali kota untuk ikut campur urusan negara. Palopo ini milik rakyat, bukan milik keluarga mana pun, ” tutupnya.
