JAKARTA - Anggaran pendidikan di Indonesia kembali mencetak rekor. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memproyeksikan alokasi sebesar Rp757, 8 triliun untuk sektor pendidikan. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
Jika kita melihat ke belakang, anggaran pendidikan memang terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, angkanya berada di Rp480, 3 triliun. Kemudian naik menjadi Rp513, 4 triliun pada 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp569, 1 triliun pada tahun berikutnya. Outlook 2025 menunjukkan angka Rp690, 1 triliun, hingga akhirnya mencapai Rp757, 8 triliun dalam RAPBN 2026.
Namun, di balik angka fantastis ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Hampir separuh dari total anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari Rp757, 8 triliun, sekitar Rp335 triliun akan digunakan untuk membiayai program MBG, yang rencananya menyasar 82, 9 juta siswa di 300 ribu sekolah.
Alokasi ini tentu menimbulkan perdebatan. Apakah program MBG ini adalah investasi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Atau apakah ada sektor lain yang lebih membutuhkan pendanaan yang lebih besar?
Rincian alokasi anggaran pendidikan lainnya menunjukkan bahwa Rp401, 5 triliun diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa. Angka ini mencakup berbagai program bantuan, seperti Bidikmisi/KIP Kuliah sebesar Rp17, 2 triliun untuk 1, 2 juta mahasiswa, KIP/PIP sebesar Rp15, 6 triliun untuk 21, 1 juta siswa, serta PDDP sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa.
Sementara itu, untuk para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan, dialokasikan Rp178, 7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membayar TPG Non PNS sebesar Rp19, 2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN sebesar Rp68, 7 triliun bagi 1, 6 juta guru, serta Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Gaji Pendidikan sebesar Rp90, 8 triliun untuk 80.325 dosen.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp150, 1 triliun untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan kampus. Dana ini mencakup program Sekolah Rakyat sebesar Rp24, 9 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan baru 200 lokasi (Rp20 triliun) dan operasional 200 lokasi (Rp4, 9 triliun).
Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah alokasi anggaran ini sudah proporsional? Apakah program MBG tidak akan menggerogoti anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga penting, seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, atau pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja?
Investasi pada pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. (Kabar Menteri)
