PAPUA - Dunia pergerakan separatis di Papua tengah dilanda guncangan besar setelah Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), dikabarkan mengeluarkan pernyataan yang dianggap mendekati pengakuan terhadap New York Agreement. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda ini telah menjadi pokok perdebatan sengit selama bertahun-tahun, karena dianggap sebagai salah satu pijakan politik yang mengarah pada pembagian kedaulatan atas wilayah Papua.
Dalam sebuah forum daring yang melibatkan sejumlah tokoh separatis, Sebby dikabarkan mengatakan bahwa New York Agreement adalah sebuah kesepakatan internasional yang sah dan tidak dapat diabaikan. Pernyataan ini langsung menimbulkan kegemparan di tubuh OPM. Beberapa petinggi organisasi tersebut menyuarakan kecaman keras terhadap Sebby, menilai pernyataannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip perjuangan mereka yang selama ini menolak keabsahan perjanjian tersebut.
Perpecahan Internal OPM Semakin Terasa
Keputusan Sebby yang secara terbuka menyetujui perjanjian yang selama ini mereka anggap sebagai salah satu simbol penindasan telah memicu keretakan di internal OPM. Yulianus Dogopia, salah satu tokoh masyarakat Papua, menilai bahwa kegaduhan ini menunjukkan betapa inkonsistennya perjuangan kelompok separatis tersebut.
“Kalau memang mereka serius menolak perjanjian itu, mengapa tokoh sentral seperti Sebby justru mengakui keberadaannya? Ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki arah yang jelas, ” ujar Yulianus, Selasa (19/8/2025), menanggapi perpecahan internal yang terjadi.
Kecaman dan Penurunan Moral di Lapangan
Dari lapangan, perdebatan ini semakin memanas. Beberapa komandan lapangan OPM di wilayah pegunungan bahkan disebutkan dengan terang-terangan menuduh Sebby Sambom mengkhianati garis perjuangan yang selama ini mereka bangun. Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah komandan wilayah kini menyatakan bahwa Sebby tidak lagi layak untuk menjadi juru bicara mereka, karena pernyataan tersebut dianggap dapat menurunkan moral anggota serta merusak semangat perjuangan.
Para anggota lapangan menilai bahwa Sebby telah melemahkan posisi mereka yang sudah lama menolak perjanjian New York sebagai dasar legalitas bagi Papua yang saat ini berada dalam kendali Indonesia.
Isu Perebutan Kepemimpinan di Tubuh OPM
Pecahnya belah internal ini semakin menambah konfirmasi adanya perpecahan dalam tubuh OPM. Martinus Mote, tokoh pemuda Papua yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial-politik di wilayah tersebut, menilai bahwa pertikaian yang terjadi di dalam tubuh OPM adalah cerminan dari kegagalan mereka untuk bersatu dalam satu visi.
“Hari ini mereka ribut soal perjanjian New York, besok ribut lagi soal siapa yang berhak jadi pimpinan. Kalau memang mereka tidak satu suara, jangan heran jika semakin banyak anggota mereka meninggalkan organisasi, ” ujar Martinus, menilai bahwa pertikaian ini bisa semakin memperburuk citra OPM di mata masyarakat dan menyebabkan semakin banyaknya bentrokan internal.
Pergeseran Pandangan di Kalangan Elit OPM
Pernyataan Sebby Sambom yang mendekati pengakuan terhadap New York Agreement menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan elit OPM. Selama ini, OPM secara konsisten menentang perjanjian tersebut, yang mereka anggap sebagai dasar dari penjajahan atas Papua. Namun, fakta bahwa seorang juru bicara senior seperti Sebby mulai menyetujui hal tersebut, mengindikasikan adanya pergeseran signifikan dalam strategi dan tujuan kelompok separatis ini.
Perdebatan mengenai legitimasi New York Agreement telah berlangsung selama lebih dari lima dekade dan semakin memanas dengan berkembangnya dinamika di tubuh OPM. Apakah ini adalah tanda dari pergeseran besar dalam strategi politik mereka, atau hanya sebuah pernyataan pribadi dari Sebby yang tidak mewakili keseluruhan tubuh OPM, hanya waktu yang akan membuktikan.
(APK/Red1922)
