PANGKEP SULSEL - Rotasi pejabat di lingkup pemerintahan daerah selalu menjadi perbincangan hangat. Tidak terkecuali di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: perlukah pergeseran itu dilakukan, dan apa sesungguhnya manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut?
Sebagian kalangan jurnalis menilai rotasi hanyalah formalitas yang kerap dilakukan kepala daerah untuk menunjukkan kewenangan. Namun, di sisi lain, rotasi sesungguhnya dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan jika dilakukan dengan objektif dan berbasis kinerja.
Pergeseran pejabat pada dasarnya bukan sekadar memindahkan seseorang dari satu kursi ke kursi lainnya. Lebih dari itu, rotasi adalah upaya penyegaran birokrasi agar tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Pejabat yang terlalu lama berada di satu posisi bisa saja kehilangan daya inovatifnya.
Selain penyegaran, rotasi juga menjadi sarana meningkatkan kinerja organisasi. Seorang pejabat yang memiliki kemampuan lebih di bidang tertentu akan lebih tepat jika ditempatkan di posisi strategis sesuai kompetensinya. Dengan begitu, target pembangunan daerah lebih mudah dicapai.
Rotasi juga bisa mencegah lahirnya “zona nyaman”. Banyak kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pejabat yang terlalu lama menjabat cenderung membangun lingkaran kekuasaan kecil yang berpotensi menghambat transparansi. Pergeseran dapat memutus rantai itu.
Dari sisi pembinaan aparatur, rotasi memungkinkan pemerataan pengalaman. Seorang pejabat yang pernah memimpin di bidang pertanian, kemudian dipindahkan ke sektor pendidikan atau kesehatan, akan memiliki perspektif yang lebih luas dalam menjalankan tugasnya. Inilah yang dibutuhkan untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan.
Rotasi juga selaras dengan dinamika kebijakan pemerintah. Setiap kepala daerah memiliki visi-misi dan program prioritas yang berbeda. Menyesuaikan formasi pejabat dengan arah kebijakan ini menjadi penting agar jalannya pemerintahan tetap efektif.
Tak kalah penting, rotasi juga menyangkut pelayanan publik. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Jika rotasi menghasilkan pejabat yang lebih kompeten di bidangnya, kualitas layanan publik akan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin kuat.
Namun, rotasi harus dilakukan dengan prinsip objektivitas dan profesionalisme. Jika hanya berdasarkan faktor politik, kedekatan pribadi, atau kepentingan sesaat, maka tujuan rotasi akan kehilangan makna. Justru yang muncul hanyalah kegaduhan birokrasi.
Keterbukaan dalam menjelaskan alasan rotasi juga sangat dibutuhkan. Transparansi ini penting agar masyarakat memahami bahwa rotasi adalah bagian dari strategi membangun daerah, bukan sekadar pergantian jabatan tanpa arah.
Rotasi juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak milik. Setiap aparatur harus siap ditempatkan di mana pun demi kepentingan masyarakat. Nilai ini penting untuk terus dipupuk agar tercipta birokrasi yang melayani, bukan dilayani.
Bagi Pangkep, rotasi pejabat bisa menjadi momentum untuk menghadirkan birokrasi yang lebih segar, adaptif, dan responsif terhadap tantangan daerah kepulauan. Dengan potensi laut, pertanian, hingga wisata yang begitu besar, dibutuhkan pejabat yang benar-benar tepat di posisi strategis.
Pada akhirnya, rotasi pejabat bukan sekadar soal siapa yang dipindahkan, tetapi lebih pada bagaimana proses itu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika dilakukan dengan tepat, rotasi bisa menjadi motor penggerak pembangunan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi seremonial yang hilang tanpa bekas.
Pangkep 20 Agustus 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
