BARRU – Polemik kebijakan kontrak media yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Barru terus menuai sorotan. Kali ini, Ketua LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Tria Politika Republik Indonesia (LP2TRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh Ridwan Azis, angkat bicara terkait dugaan diskriminasi terhadap insan pers lokal.
Ridwan menilai, sejumlah media daerah dan wartawan asli Barru yang selama ini memberikan kontribusi nyata berupa tenaga, pikiran, serta karya jurnalistik demi kemajuan daerah, justru diperlakukan tidak adil. Mereka seolah dipinggirkan dan dianggap sebagai “anak tiri” oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari.
“Saya menyayangkan kondisi hari ini. Insan pers lokal yang sudah berjuang membesarkan nama Barru, justru diperlakukan seakan tidak punya nilai. Ini bentuk diskriminasi yang mencederai dunia pers di Barru, ” tegas Ridwan, Rabu (20/08/2025).
Lebih jauh, Ridwan menyinggung fenomena sosok Oval, oknum dari luar yang namanya ramai disebut-sebut diduga tengah “mengatur” alokasi kontrak media. Figur ini bahkan diibaratkan sebagai “ketua kelas” yang menentukan siapa saja media yang bisa masuk dalam barisan kontrak Pemkab Barru.
“Ini jelas mencurigakan. Kok bisa ada orang luar yang bukan pejabat resmi, tapi seperti punya kuasa menentukan media mana yang dipakai pemerintah. Situasi ini sudah merusak tatanan kemitraan yang sehat antara pemerintah dengan pers, ” tegasnya.
Atas situasi ini, LP2TRI Sulsel berencana menggelar audiensi resmi dengan Bupati Barru untuk meminta klarifikasi. Sebagai putra daerah Barru sekaligus pimpinan lembaga kontrol sosial, Ridwan menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang diduga diskriminatif tersebut.
“Sebagai orang Barru, saya geram. Ini bukan sekadar soal kontrak media, tapi soal martabat pers lokal yang direndahkan di kampungnya sendiri. Ironis sekali, diskriminasi ini justru terjadi di bawah kepemimpinan seorang perempuan, ” pungkasnya dengan nada keras.
Kasus ini menambah daftar panjang kritik publik terhadap Pemkab Barru yang dinilai lebih berpihak pada media luar ketimbang memberdayakan putra-putri daerah sendiri. Situasi ini dikhawatirkan akan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan insan pers lokal.
