MESUJI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp60 miliar ke Bank Lampung. DPRD Mesuji menyetujui langkah itu dalam rapat paripurna, Jumat (22/8/2025), dengan alasan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun, di balik angka-angka yang terlihat “manis” itu, publik patut bertanya: untuk kepentingan siapa sebenarnya pinjaman ini?
Ironisnya, ruas jalan yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi Mesuji—seperti Gedung Boga–Gedung Sri Mulyo, Gedung Boga–Suka Agung, hingga Gedung Sri Mulyo–Sumberejo—tidak masuk daftar yang dibiayai pinjaman. Padahal, kondisi jalan inilah yang paling mendesak diperbaiki karena langsung bersentuhan dengan aktivitas warga. Pemkab hanya menyebut akan memulai tahap dasar (base B), sebuah solusi tambal sulam yang terkesan sekadar menenangkan keresahan publik.
Salah satu pimpinan DPRD, Agus Munawar, memang memberi lampu hijau dengan catatan prosedur ditempuh sesuai aturan. Tapi pernyataan itu menyisakan kekhawatiran. Prosedur boleh benar, tapi apakah substansi kebijakan ini juga benar?
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan, pinjaman daerah kerap menjadi celah empuk bagi permainan politik dan bisnis. Anggaran jumbo rawan “dikunci” pada proyek tertentu, dengan kontraktor yang sudah disiapkan dari awal. Publik pun bertanya-tanya: siapa saja yang akan kecipratan proyek dari dana Rp60 miliar ini? Adakah kontraktor besar yang merupakan “langganan” Pemkab Mesuji?
Lebih gawat lagi, risiko utang daerah tidak main-main. PP Nomor 1 Tahun 2024 memang memberi ruang untuk berutang, tetapi sekaligus menegaskan sederet risiko: mulai dari kesinambungan fiskal, bunga pinjaman, hingga pembiayaan kembali yang bisa menyeret APBD di masa depan. Artinya, jika pengelolaan buruk, utang ini bukan hanya tanggungan pejabat hari ini, melainkan beban rakyat di masa depan.
Pinjaman Rp60 miliar ini bisa menjadi “oksigen” bagi pembangunan, tapi bisa juga berubah menjadi bom waktu fiskal yang meledak di kemudian hari.
Kini bola ada di tangan Pemkab Mesuji. Apakah pinjaman ini akan membuktikan keberpihakan nyata pada rakyat, atau sekadar menambah catatan utang daerah dengan proyek yang manfaatnya tak pernah dirasakan publik?. [Tim ]
