JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggapnya tidak seimbang dengan kontribusi nyata. Ia mengungkapkan adanya komisaris yang menerima hingga Rp40 miliar per tahun meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
“Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun, ” ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Menurut Prabowo, sistem yang selama ini diterapkan jelas tidak adil dan perlu segera dibenahi. Ia pun telah memerintahkan BPI Danantara untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap struktur dan tunjangan di BUMN.
Langkah yang diambil antara lain mengurangi jumlah anggota komisaris dan menghilangkan tunjangan atau tantiem bagi mereka. “Tadinya pengelolaannya tak masuk akal, perusahaan rugi komisaris banyak. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang atau empat sampai lima. Saya hilangkan tantiem, ” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa jajaran direksi BUMN yang perusahaannya mengalami kerugian tidak seharusnya berhak mendapatkan tantiem. Ia menambahkan, jika para pejabat yang bersangkutan keberatan dengan keputusan ini, banyak generasi muda yang siap menggantikan mereka.
“Kalau keberatan, banyak anak muda yang siap, ” tegasnya lagi.
Keprihatinan Prabowo terhadap kinerja BUMN bukan tanpa alasan. Dengan total aset mencapai Rp1.000 triliun, BUMN seharusnya mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap Pendapatan Negara. Ia berharap BUMN bisa menyumbang minimal US$50 miliar ke negara.
“BUMN minimal menyumbang US$50 miliar ke pendapatan negara. Kalau US$50 miliar APBN kita tidak akan defisit, ” pungkasnya.