JAKARTA - Sebuah lonjakan anggaran monumental akan segera diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) untuk tahun 2026. Angka yang disetujui mencapai Rp118, 5 triliun, sebuah peningkatan signifikan dari pagu indikatif awal yang hanya berkisar Rp70, 86 triliun. Keputusan ini merupakan buah dari hasil rapat kerja krusial yang telah disepakati, memberikan angin segar bagi berbagai proyek pembangunan strategis di seluruh penjuru negeri.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan kelegaan dan optimisme atas persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp47, 64 triliun. Ia menjelaskan bahwa penambahan ini akan dialokasikan untuk berbagai pos krusial, termasuk pemenuhan belanja pegawai, pelaksanaan prioritas Presiden seperti irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku SPAM terintegrasi, dukungan infrastruktur konektivitas pangan, serta program nasional seperti Inpres Jalan Daerah dan pembangunan sekolah rakyat.
"Sesuai hasil rapat kerja di bulan Juli 2025, kami telah mendapatkan persetujuan untuk pagu anggaran 2026 sebesar Rp 70, 86 triliun, terdapat tambahan Rp47, 64 triliun, sehingga total yang dianggarkan untuk kementerian PU di tahun anggaran 2026 sebesar Rp118, 5 triliun, " kata Dody Hanggodo dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025).
Sebelumnya, pagu indikatif untuk 2026 ditetapkan pada angka Rp70, 86 triliun. Angka ini menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan anggaran yang lebih rinci, yang direncanakan rampung pada 15 Mei 2025. Proses ini melibatkan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menentukan prioritas alokasi dana.
Anggaran final sebesar Rp118, 5 triliun ini telah dikonfirmasi melalui surat resmi dari Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor infrastruktur.
Dana yang dialokasikan akan menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, dengan fokus utama pada penguatan sektor pangan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, peningkatan akses air bersih, dan revitalisasi sekolah akan menjadi prioritas utama.
“Penambahan pagu sebesar Rp47, 64 triliun untuk pemenuhan belanja pegawai, kemudian Pelaksanaan/penyelesaian prioritas Presiden seperti irigasi dukungan swasembada pangan, penyediaan air baku SPAM terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat, ” tambah Dody Hanggodo.
Lebih lanjut, anggaran ini juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan (committed) serta memperkuat fungsi utama Kementerian PUPR. Meskipun Kementerian PUPR sempat mengestimasi kebutuhan anggaran hingga Rp139, 74 triliun untuk tahun 2026, angka yang disepakati ini dinilai cukup memadai untuk mewujudkan berbagai target pembangunan. (Kabar Menteri)
