Kanwil BPN DKI Jakarta Resmi Luncurkan Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik, Tingkatkan Efisiensi dan Kualitas Data

JAKARTA — Dalam upaya mempercepat transformasi digital pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik. Peluncuran ini berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan menjadi bagian dari program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi pelayanan pertanahan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menegaskan bahwa keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada kesiapan data dan infrastruktur digital di setiap kantor pertanahan.

“Hal paling penting adalah kesiapan dari kantor-kantor pertanahan. Pertama dari sisi kualitas data, kedua dari kesiapan infrastrukturnya. Kita pastikan sistem ini dapat diakses dengan lancar oleh pengguna layanan, ” ujar Ketut Gede Ary Sucaya.

Per awal Agustus 2025, tercatat sebanyak 161 Kantor Pertanahan di Indonesia telah mengimplementasikan layanan Peralihan Hak secara elektronik. Empat kantor pertanahan baru di wilayah DKI Jakarta kini bergabung dalam daftar tersebut, yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sementara, Jakarta Pusat sudah lebih dahulu menerapkan sistem ini.

Dari sisi efisiensi, Kapusdatin menjelaskan bahwa layanan elektronik mampu memangkas waktu proses lebih dari 30%, serta memberikan keamanan transaksi berbasis sistem digital end-to-end. Mulai dari pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga penerbitan sertipikat, seluruh proses dapat dipantau secara transparan.

“Semuanya tercatat dalam sistem informasi pertanahan secara menyeluruh. Ini menjamin akuntabilitas dan menutup celah penyimpangan, ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara BPN, PPAT, dan masyarakat sebagai kunci sukses digitalisasi layanan pertanahan.

“Layanan ini sangat berkaitan dengan PPAT. Maka dari itu, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan agar layanan berjalan lancar dan berdampak nyata bagi masyarakat, ” ungkap Alen.

Ia menambahkan bahwa dengan sistem yang cepat, efisien, dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN semakin meningkat.

“Tujuannya jelas, agar layanan semakin cepat dan memudahkan masyarakat. Harapan kami, kepercayaan masyarakat terhadap BPN juga ikut tumbuh, ” tuturnya.

Peluncuran layanan ini turut dihadiri oleh Inspektur Wilayah IV Kementerian ATR/BPN Agust Yulian, para Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DKI Jakarta Dewantari Handayani bersama jajarannya.

Implementasi layanan Peralihan Hak Tanah elektronik ini menandai langkah penting dalam digitalisasi sektor pertanahan di Indonesia, serta menjadi fondasi menuju pelayanan publik yang modern, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.