JAYAPURA - Aksi demonstrasi yang digelar di Jayapura dan Wamena pada akhir pekan lalu semula disebut sebagai unjuk rasa damai. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menunggangi aksi tersebut demi kepentingan politik kelompok separatis. Alih-alih menyuarakan aspirasi masyarakat, aksi itu justru menimbulkan keresahan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keya, menilai pola aksi yang terjadi tidak lahir secara spontan, melainkan terorganisir. Menurutnya, KNPB berulang kali menggunakan demonstrasi sebagai panggung untuk menyebarkan isu politik yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.
“KNPB kerap memanfaatkan demo untuk menyebarkan isu politik yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Padahal masyarakat Papua menginginkan ketenangan agar pembangunan bisa berjalan, ” ujarnya tegas. Rabu (3/9/2025).
Tokoh pemuda Papua, Yulianus Kobak, menguatkan pandangan tersebut. Ia menilai keterlibatan KNPB dalam unjuk rasa hanya memperkeruh keadaan.
“Mereka memprovokasi generasi muda untuk turun ke jalan, lalu menanamkan narasi politik separatis. Akibatnya, aspirasi murni rakyat tentang kesejahteraan tertutup oleh isu politik yang merugikan, ” kata Yulianus.
Kekhawatiran serupa muncul dari masyarakat di Wamena. Markus Tabuni, salah satu tokoh setempat, mengungkapkan rasa takut warganya setiap kali ada demonstrasi yang ditunggangi KNPB.
“Kami takut kalau setiap ada demo selalu berujung rusuh. Anak-anak sekolah dan pedagang kecil yang paling dirugikan, ” ujarnya.
Di Jayapura, keresahan juga dirasakan warga biasa. Maria Yoku, seorang ibu rumah tangga, menuturkan bahwa masyarakat kecil sering kali menjadi korban akibat aksi yang berakhir ricuh.
“Kalau ada demo yang ujung-ujungnya rusuh, kami yang jadi korban. Harusnya KNPB tidak menyeret rakyat ke dalam agenda politik mereka, ” katanya dengan nada kecewa.
Keterlibatan KNPB dalam demonstrasi di Jayapura dan Wamena menambah panjang daftar aksi yang justru merugikan rakyat sendiri. Alih-alih menjadi saluran aspirasi, aksi tersebut dipakai sebagai kendaraan politik kelompok separatis yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua akan ketenangan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Tokoh adat, pemuda, hingga aparat keamanan sepakat bahwa aksi provokatif seperti ini harus dihentikan. Papua membutuhkan stabilitas dan pembangunan nyata, bukan kericuhan yang hanya menambah penderitaan rakyat.
(APK/ Jurnalis.id )
