BARRU - Kepala Desa (Kades) Siddo Khaerul Rijal, ST., meraih penghargaan nasional Peacemaker Justice Award (PJA) tahun 2025 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
Peacemaker Justice Award diberikan kepada Kades Siddo atas kontribusinya dalam menciptakan ketertiban, menyelesaikan sengketa hukum secara damai, serta mendorong terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat.
Kades Siddo Khaerul Rijal, dinilai unggul dalam mengaktualisasikan berbagai inisiatif yang sejalan dengan kriteria penilaian PJA, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.
Dari total 1.380 peserta yang mengikuti seleksi nasional, terpilih 130 Kepala Desa/Lurah se-Indonesia sebagai penerima penghargaan, termasuk lima dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Desa Siddo menjadi satu-satunya desa dari Kabupaten Barru yang berhasil lolos seleksi.
Pencapaian ini semakin menegaskan peran aktif Desa Siddo dalam membangun lingkungan hukum yang inklusif, humanis dan berkeadilan.
"Pencapaian ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan, dan doa dari semua pihak yang terlibat. Kami berharap bisa terus melaju dan lolos ke tahap seleksi Top 3 di Jakarta", kata Kades Siddo Khairul Rijal, ST, di ruang kerjanya pada Senin (4/8/2025).
Khairul Rijal sebelumnya telah meraih gelar Non Litigation Peacemaker (NLP). Sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang mampu menyelesaikan konflik hukum secara damai di lingkup desa tanpa melalui proses pengadilan.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pelayanan hukum di desa. Kami percaya, keadilan harus bisa diakses oleh semua warga tanpa terkecuali, ” ungkapnya.
Dengan adanya penghargaan nasional ini, Kades Khaerul Rijal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Desa Siddo atas partisipasi, dukungan dan doa.
"Kita telah bersama-sama membawa nama Desa Siddo ke panggung nasional. Semoga ini adalah awal dari langkah-langkah besar selanjutnya", harapnya.
Diketahui, ajang Peacemaker Justice Award merupakan program tahunan yang digagas BPHN Kemenkumham untuk meningkatkan kapasitas hukum aparat desa dan kelurahan.
Program ini juga bertujuan mendorong peran aktif Kepala Desa dan Lurah dalam penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan preventif dan edukatif.
Dalam rangkaian kegiatan PJA 2025, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan turut menggelar sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Provinsi Sulsel.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran strategis paralegal non-advokat di tingkat desa dalam mendampingi masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan proporsional.
