JAKARTA - Situasi Indonesia tengah menghadapi gelombang unjuk rasa yang di beberapa titik diwarnai insiden kericuhan dan kerusakan. Di tengah gejolak ini, sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta tampil menyuarakan seruan penting: sampaikanlah aspirasi dengan tertib, jauh dari anarki.
“Menjadi bagian yang berusaha untuk menegakkan situasi yang kondusif, menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan standar dan norma etika yang ada, ” tegas Rektor UPN Veteran Jakarta, Prof Dr Anter Venus, saat ditemui di Kampus UPN Veteran Jakarta, Senin (01/9/2025).
Prof Anter Venus menambahkan, segenap sivitas akademika UPNVJ berupaya keras agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang beredar. Ia menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum bertindak, serta mengingatkan agar publik cerdas menghindari ajakan yang justru dapat memanaskan suasana.
“Pada prinsipnya, penyampaian aspirasi itu menjadi hak publik, ” imbuhnya, menegaskan kembali legitimasi tuntutan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta, Ria Maria Theresa, turut menyampaikan sejumlah pernyataan sikap institusi. UPN Veteran Jakarta mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan menahan diri di tengah situasi yang memanas.
“Kami juga meminta agar dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib dan mencegah segala bentuk penjarahan ataupun perusakan fasilitas publik, ” pintanya, menekankan tanggung jawab bersama menjaga ketertiban.
Lebih lanjut, UPN Veteran Jakarta menyuarakan aspirasi agar pemerintah menerapkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, institusi ini juga menuntut penegakan hukum yang adil sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik yang mungkin terkikis.
“Agar dilakukan penegakan hukum yang diterapkan secara adil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ” ujar Ria Maria Theresa, menggarisbawahi urgensi keadilan.
Mewakili suara mahasiswa, Koordinator Umum UPNVJ Bergerak, Muhammad Raul Zikra, membacakan enam poin seruan yang mencakup desakan respons cepat pemerintah tanpa impunitas, penguatan fungsi DPR, penolakan keterlibatan militer dan polisi di ranah sipil, ajakan solidaritas antar elemen masyarakat, kecaman terhadap oknum provokator, serta imbauan untuk saling menjaga lingkungan dan komunitas. (Warta Kampus)
