Semarang, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gladakan mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2027 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyaratan Jawa Tengah, Rabu (3/9).
Bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyaratan Jawa Tengah, termasuk Lapas Gladakan. Dalam kesempatan tersebut, Lapas Gladakan diwakili oleh Operator BMN Lapas Gladakan, Asnan Safru Aji.
Penyusunan RKBMN TA 2027 ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) maupun jalur Non-SIMAN, sehingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi.
Kegiatan penyusunan RKBMN ini juga menjadi kesempatan bagi Lapas Gladakan untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional lapas. Selain itu, Lapas Gladakan juga melakukan evaluasi terhadap aset yang telah dimiliki dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan barang milik negara.
Kepala Lapas Gladakan, Robinson Perangin Angin, menyatakan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan lapas diidentifikasi dengan baik dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai pada tahun 2027.
"Kami berharap usulan yang kami sampaikan dapat terakomodasi dalam RKBMN Tahun 2027, sehingga operasional di Lapas Gladakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, " ujar Kalapas.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Lapas Gladakan berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya pengelolaan aset negara yang lebih baik di masa mendatang, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan.
