BARRU - Dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan kontrak media di bagian Humas sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Barru mulai mencuat.
Sejumlah pihak menilai, aroma keterlibatan media yang berafiliasi dengan tim sukses politik kian terasa, memicu kekhawatiran akan netralitas informasi publik.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, beberapa kontrak kerja sama publikasi media untuk anggaran perubahan 2025, diduga lebih banyak mengalir kepada media yang memiliki kedekatan dengan tokoh politik tertentu.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggeser fungsi Humas sebagai penyampai informasi resmi yang objektif, menjadi corong politik kelompok tertentu.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dominasi media yang dianggap “satu gerbong” dengan tim sukses berpotensi menyingkirkan media independen yang selama ini aktif mengawal kebijakan publik.
“Kalau benar dikuasai satu kelompok, ini bukan lagi soal bisnis media, tapi sudah masuk ranah politisasi informasi, ” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Humas yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi.
Sementara itu, sejumlah pemerhati media dan transparansi anggaran mendesak agar dilakukan audit terhadap mekanisme penunjukan media rekanan.
Pengamat komunikasi publik menilai, transparansi dan pemerataan kerja sama dengan media sangat penting agar publik mendapatkan informasi yang seimbang, serta menghindari potensi konflik kepentingan di tahun politik.
Sementara itu, Kadis Kominfo-SP Barru Syamsuddin, S.IP, saat melakukan rapat dengan DPRD Barru belum lama ini, mengatakan bahwa terkait kontrak media di Bidang Humas, pihaknya mempertimbangkan konsistensi, kinerja jurnalis, dan eksistensi media dalam mempromosikan daerah sebagai dasar kerja sama.
"Dan kebijakan mengenai kontrak media masih menunggu arahan dari Bupati Barru", singkatnya.
