KERINCI, JAMBI – Gubernur Jambi disebut cukup sering berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Namun sayangnya, kehadiran orang nomor satu di Provinsi Jambi itu tak selalu sejalan dengan hadirnya anggaran pembangunan bagi daerah di kaki Gunung Kerinci tersebut.
Hal ini memicu keluhan masyarakat Kerinci yang merasa dianaktirikan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2025. Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat menjadi dua daerah dengan porsi anggaran paling sedikit dibanding kabupaten/kota lain se-Provinsi Jambi.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, total APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 diperkirakan berkisar di angka Rp 5, 8 triliun hingga Rp 6 triliun. Namun, alokasi belanja langsung yang benar-benar menyentuh Kerinci dan Sungai Penuh hanya terwujud dalam beberapa paket proyek Penunjukan Langsung (PL), terutama untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pemukiman. Nilai proyek itu pun kecil, sebagian bahkan di bawah Rp 100 juta. Tak satu pun proyek besar atau strategis dialokasikan secara langsung ke wilayah barat Jambi tersebut.
Syafri, aktivis asal Kerinci, menilai kondisi ini sangat ironis dan memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.
“Gubernur sering ke Kerinci, tapi anggaran nggak ikut pergi. Kami hanya kebagian proyek kecil. Padahal, Kerinci ini butuh infrastruktur yang layak, terutama jalan provinsi yang banyak rusak. Apalagi Kerinci adalah salah satu destinasi wisata utama Jambi, ” tegas Syafri kepada wartawan, Selasa (24/06/2025).
Syafri menjelaskan, minimnya porsi anggaran tersebut berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyebut banyak titik jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah, menghambat mobilitas orang dan barang, serta berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk datang ke Kerinci.
“Kita selalu digembar-gemborkan sebagai daerah wisata unggulan Jambi. Tapi kalau akses jalannya rusak, sampah menumpuk, dan fasilitas publik minim, bagaimana orang mau datang?” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Syafri juga menyoroti persoalan kerawanan bencana yang sering terjadi di Kerinci, mulai dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga persoalan sampah yang belum memiliki solusi komprehensif.
“Selama ini banyak potensi wisata yang tidak maksimal karena infrastruktur penunjangnya minim. Padahal, Kerinci dikenal punya kekayaan alam luar biasa, seperti Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, hingga kebun teh yang indah. Semua itu bisa mendatangkan PAD besar kalau dikelola dengan baik, ” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Fery tokoh pemuda Sungai Penuh. Ia mengaku prihatin melihat kondisi anggaran yang terkesan timpang.
“Kalau bicara keadilan, mestinya provinsi memerhatikan juga daerah barat. Sungai Penuh dan Kerinci bukan daerah kecil. Penduduknya banyak, kontribusinya juga ada, terutama dari sektor wisata dan pertanian. Tapi kami sering merasa hanya dijadikan tempat kunjungan seremonial, ” ungkap Fery.
Fery menyebut, dampak minimnya proyek besar di Kerinci dan Sungai Penuh bukan hanya terasa pada lambatnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga melemahkan perekonomian lokal. Pedagang, pengusaha kecil, hingga sektor pariwisata tidak bisa tumbuh maksimal karena sarana pendukung tidak memadai.
“Kami butuh program konkret, bukan hanya sambutan manis. Kalau jalan rusak, wisata sepi, ekonomi juga lesu. Ujung-ujungnya masyarakat yang susah, ” kata Fery.
Sementara itu, DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan minimnya anggaran untuk Kerinci dan Sungai Penuh dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2025.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi agar ke depannya pembagian anggaran lebih adil dan merata.
“Kami hanya ingin keadilan. Kami juga bagian dari Provinsi Jambi. Jangan sampai masyarakat Kerinci merasa terpinggirkan di provinsinya sendiri. Kalau daerah lain bisa dapat proyek besar, kenapa kami tidak?” tutup Fery.(Sony)
