BARRU - Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru untuk mengganti seragam dinas batik dari yang sebelumnya berwarna biru menjadi kuning memicu polemik dan protes keras dari masyarakat.
Perubahan mendadak ini dianggap tidak relevan dan membebani, terutama karena seragam lama yang masih layak pakai.
Keluhan utama datang dari para pegawai yang merasa tertekan dengan kebijakan ini. Harga seragam batik baru yang dibanderol Rp225.000 per potong dinilai terlalu mahal dan mencekik, terutama bagi mereka yang memiliki gaji pas-pasan.
Banyak yang membandingkan dengan harga seragam KORPRI yang jauh lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp170.000 hingga Rp190.000.
"Seragam yang lama masih bagus, kenapa harus diganti? Ini kan pemborosan, " ujar salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
"Harga segitu tidak main-main. Padahal kebutuhan lain banyak", ujarnya.
Lebih jauh, kontroversi ini semakin panas dengan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan bisnis seragam yang memanfaatkan momentum.
Perubahan seragam yang dinilai terburu-buru, hanya beberapa bulan setelah pelantikan, menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan.
Isu ini diperkuat dengan beredarnya poster promosi seragam batik baru dengan harga diskon, yang seolah-olah mengesankan adanya unsur bisnis yang terstruktur.
Praktik semacam ini, jika terbukti, bisa dikategorikan sebagai pungli dan mencederai integritas pemerintah.
Masyarakat mempertanyakan di mana letak kesejahteraan rakyat jika pemerintah justru lebih fokus pada hal-hal seremonial seperti seragam, alih-alih pada isu-isu mendesak lainnya.
Keresahan ini semakin diperparah dengan adanya berbagai pungutan lain, seperti iuran atas nama pramuka dan sebagainya, yang semakin memberatkan beban finansial masyarakat.
Fenomena ini seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah lebih pandai membuat kebijakan yang memungut biaya, ketimbang memberikan solusi yang meringankan beban rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Barru terkait polemik seragam batik kuning ini.
Namun, desakan dari masyarakat agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini semakin menguat.
